PIKIRAN LOKAL.COM, JAKARTA— Persoalan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, kembali dibawa ke tingkat pusat.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama masyarakat dari lima desa di Kecamatan Buke dan Kecamatan Benua melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (29/9/2026). Rombongan masyarakat diterima Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani.
Audiensi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang hingga kini dinilai belum mencakup seluruh areal yang menjadi persoalan.
Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam audiensi tersebut meminta Komisi IV DPR RI mengindahkan dan mengawal tuntutan masyarakat lima desa. Aspirasi itu sebelumnya dituangkan dalam dokumen tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada Komisi IV DPR RI.
Lima desa yang menyampaikan tuntutan tersebut yakni Desa Wulele Jaya, Desa Wonua Maroa, Desa Anggokoti, Desa Adayu Indah, dan Desa Kosambi. Kelima desa berada di Kecamatan Buke dan Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan.
Enam Tuntutan
Ada enam poin utama yang diminta masyarakat kepada Komisi IV DPR RI.
Pertama, masyarakat meminta Komisi IV DPR RI mengawal dan memfasilitasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan RI serta memberikan rekomendasi agar penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas.
Kedua, masyarakat meminta dibukanya dasar penetapan kawasan hutan. Termasuk SK penetapan kawasan hutan, peta kawasan hutan, dokumen tata batas, pemetaan, hingga dokumen pengukuhan kawasan hutan di wilayah lima desa.
Langkah tersebut dinilai penting agar status dan batas kawasan hutan dapat diperiksa secara terbuka bersama masyarakat.
Ketiga, masyarakat meminta areal penguasaan tanah yang diusulkan melalui proses Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PPTKH) dimasukkan dalam Peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Areal tersebut selanjutnya diharapkan dapat diproses melalui mekanisme Reforma Agraria sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya.
Keempat, masyarakat meminta Tim Inver PPTKH dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diaktifkan.

Proses itu diharapkan melibatkan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Kementerian Kehutanan, serta ATR/BPN. Inventarisasi subjek dan objek, verifikasi lapangan, pemeriksaan riwayat penguasaan dan bukti tanah, hingga sinkronisasi data dan peta diminta dilakukan sebelum menentukan pola penyelesaian.
Kelima, masyarakat meminta Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan secara langsung ke lima desa tersebut.
Masyarakat ingin kondisi faktual penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat dilihat langsung sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keterangan terkait persoalan yang mereka hadapi.
Keenam, masyarakat meminta Komisi IV DPR RI mengawal tindak lanjut bersama Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan ATR/BPN sampai terdapat kepastian penyelesaian terhadap areal maupun bidang tanah masyarakat yang masih bermasalah.
Masyarakat juga menekankan pentingnya proses yang transparan, partisipatif dan dapat diverifikasi oleh masyarakat.
Jaelani Janji Turun
Menanggapi aspirasi tersebut, Jaelani merespons akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Legislator Komisi IV DPR RI itu juga menyatakan akan turun langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melihat kondisi persoalan di lapangan.
Respons tersebut sejalan dengan perhatian Jaelani terhadap persoalan konflik tenurial dan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara. Dalam keterangan DPR RI pada Agustus 2026, Jaelani menyatakan Komisi IV terbuka menerima aduan masyarakat terkait persoalan lahan dan kawasan hutan serta mendorong data pendukung agar persoalan dapat diproses secara teknis di lapangan.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan, Jaelani juga pernah menyoroti persoalan konflik tenurial di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Konawe Selatan, dan mempertanyakan langkah penyelesaian agar konflik di lapangan dapat diminimalkan.
Bagi masyarakat lima desa, janji tindak lanjut tersebut menjadi titik penting dalam memperjuangkan kepastian atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan.
Masyarakat berharap persoalan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada verifikasi lapangan dan koordinasi lintas lembaga hingga ditemukan pola penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Dalam dokumen tuntutannya, masyarakat lima desa menegaskan harapan agar Komisi IV DPR RI menerima, menindaklanjuti dan mengawal aspirasi tersebut sampai diperoleh penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut ditandatangani atas nama masyarakat lima desa Kecamatan Buke dan Kecamatan Benua, masing-masing perwakilan Desa Wulele Jaya, Desa Wonua Maroa, tokoh masyarakat Desa Anggokoti, Desa Adayu Indah, Desa Kosambi, serta Ketua Umum SPKS Sabarudin.(ali).








