AMPG Sultra Desak ASR Copot Ridwan Badallah, Soroti Etika ASN

Ketgam: Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah (kanan), menjadi sorotan menyusul polemik pernyataannya yang mendapat kritik dari Ketua AMPG Sultra, Rajab Jinik (kiri).

KENDARI — Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Tenggara (Sultra), L.M. Rajab Jinik D., S.Sos., M.Hum., mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) mengevaluasi Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah. Bahkan, gubernur diminta mempertimbangkan pencopotan pejabat tersebut menyusul polemik pernyataannya yang menanggapi kritik anggota DPR RI, Ridwan Bae.

Dalam wawancara pada Selasa, 27 Oktober 2026, Rajab jinik menilai seorang aparatur sipil negara (ASN), terlebih pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), menjaga etika komunikasi, serta tidak mencampuradukkan jabatan birokrasi dengan kepentingan politik praktis.

Menurut dia, kritik Ridwan Bae dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, kritik tersebut semestinya dijawab melalui evaluasi dan perbaikan kinerja, bukan dengan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan antarlembaga.

“Apa yang disampaikan Ridwan Bae harus menjadi bahan evaluasi bagi gubernur. Pemerintah harus turun langsung melihat persoalan masyarakat dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegas Rajab.

Dia menjelaskan, eksekutif dan legislatif memiliki tugas berbeda, tetapi saling melengkapi. Eksekutif menjalankan kebijakan dan pembangunan, sedangkan legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, Rajab mengingatkan agar pejabat eksekutif tidak bersikap antikritik terhadap pengawasan yang dilakukan wakil rakyat.

Soroti Tupoksi dan Etika ASN

Rajab juga menyoroti posisi Ridwan Badallah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sultra. Menurut dia, jabatan tersebut menuntut profesionalisme, integritas, dan kemampuan menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang publik.

Kepala dinas, lanjut Rajab, seharusnya berfokus menjalankan program kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta melaksanakan kebijakan sesuai kewenangannya.

Dia mempertanyakan kepatutan seorang pejabat apabila memberikan respons yang dinilai menyerang pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Seorang pejabat harus memahami tugas dan fungsinya. Legislatif memiliki kewenangan mengawasi eksekutif. Karena itu, kritik dari anggota DPR RI seharusnya dijawab melalui kinerja dan data, bukan dengan pernyataan yang tidak mencerminkan etika seorang pejabat,” ujarnya.

Rajab juga menyinggung dugaan keterlibatan pejabat dalam aktivitas yang menyerupai buzzer untuk membela atau menyerang pihak tertentu dalam polemik politik.

Menurut dia, ASN wajib menjaga profesionalisme dan tidak mencampuradukkan jabatan birokrasi dengan kepentingan politik praktis. Meski demikian, dugaan keterlibatan dalam aktivitas tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Ingatkan Aturan Disiplin ASN

Rajab menegaskan, ASN tetap terikat pada kewajiban menjaga etika dan profesionalisme ketika beraktivitas di media sosial. Penggunaan akun pribadi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Ketentuan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi landasan penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional dan berintegritas.

ASN juga wajib menjaga netralitas serta menghindari aktivitas politik praktis yang dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dapat dikenai sanksi sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.

Menurut Rajab, pejabat publik harus mampu membedakan urusan kedinasan, kepentingan pribadi, dan aktivitas politik. Terlebih, seorang kepala dinas membawa tanggung jawab terhadap institusi yang dipimpinnya.

“ASN tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika berada di ruang publik, termasuk media sosial, etika dan profesionalisme tetap harus dijaga. Jangan sampai jabatan birokrasi digunakan untuk kepentingan yang justru menimbulkan polemik,” tegasnya.

Dua Tuntutan kepada Gubernur ASR

Atas polemik tersebut, AMPG Sultra menyampaikan dua tuntutan kepada Gubernur Andi Sumangerukka.

Pertama, gubernur diminta mengevaluasi kinerja pemerintahan dan merespons berbagai aspirasi masyarakat Sultra yang disampaikan melalui wakil rakyat, termasuk kritik Ridwan Bae.

Kedua, gubernur diminta mengambil tindakan tegas terhadap Ridwan Badallah, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata Sultra.

Rajab menilai, langkah tersebut penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi sekaligus memastikan setiap pejabat bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.

Dia mengingatkan, hubungan eksekutif dan legislatif semestinya dibangun melalui komunikasi yang sehat, penghormatan terhadap fungsi kelembagaan, serta komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Jika kritik dari legislatif tidak direspons dengan baik, sementara pejabat yang bersangkutan tetap dipertahankan tanpa evaluasi, tentu akan muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, gubernur perlu menunjukkan sikap tegas dan memastikan seluruh pejabat bekerja sesuai tupoksinya,” pungkas Rajab.

Sebelumnya, Ridwan Badallah menanggapi pernyataan Ridwan Bae yang meminta Gubernur ASR lebih aktif turun ke lapangan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dalam pernyataannya melalui kanal eRBe Bersuara, Ridwan Badallah mempersoalkan etika komunikasi Ridwan Bae sekaligus memaparkan sejumlah program pembangunan yang menurutnya menunjukkan bahwa gubernur bekerja untuk masyarakat.

Ridwan Badallah menyinggung program bedah rumah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, modernisasi pelabuhan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

Ia juga menilai kritik terhadap gubernur seharusnya mempertimbangkan kondisi dan upaya pembangunan yang berlangsung di Sultra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *