PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2026/PN Unh mendapat apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Abdul Halik.
Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Sekretaris DPW PBB Sultra itu menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim yang mengabulkan sebagian gugatan Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng., terhadap Jalil, S.Hut.
Menurut Abdul Halik, putusan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan telah memberikan ruang bagi para pihak untuk menguji argumentasi dan bukti masing-masing di hadapan majelis hakim.
Ia menilai, Judex Factie atau hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama telah memeriksa, menilai, dan memutus perkara secara objektif serta imparsial. Pertimbangan majelis hakim, menurutnya, telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
“Saya menghormati dan memberikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim PN Unaaha. Putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus kita hormati,” ujar Abdul Halik saat diwawancarai, Senin (2/11/2026).
Diketahui, putusan perkara tersebut dibacakan pada Kamis (22/10/2026), sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Unaaha.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan pokok perkara. Salah satu poin penting adalah menyatakan satu unit mesin crusher beserta mesin dan seluruh peralatan pendukungnya merupakan sah milik Ruksamin.
Majelis hakim juga menyatakan tindakan Jalil selaku tergugat yang mengakui atau mengklaim mesin crusher beserta peralatan pendukungnya sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum.
Selain itu, eksepsi tergugat ditolak. Dalam putusan yang sama, tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp13.292.000.
Bagi Abdul Halik, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memperjelas status kepemilikan objek yang sebelumnya disengketakan. Lebih dari itu, putusan pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
Ia menegaskan, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga supremasi hukum. Sebab, setiap sengketa yang masuk ke ranah peradilan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan tetap menghormati proses dan kewenangan lembaga peradilan.












