Guru Mansur Ajukan PK, Kuasa Hukum Sodorkan Bukti Baru

Kuasa Hukum Mansur, Andre Dermawan

PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI – Terpidana kasus pelecehan terhadap murid, Mansur, resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (26/10/2026).

Kuasa hukum Mansur, Andre Dermawan, mengatakan pengajuan PK tersebut disertai penyerahan memori PK sebagai dasar permohonan pemeriksaan kembali atas perkara yang menjerat kliennya.

“Hari ini kami sudah resmi menyatakan PK di Pengadilan Negeri Kendari dan juga menyerahkan memori PK,” ujar Andre.

Dia menjelaskan, permohonan PK diajukan berdasarkan dua alasan utama. Pertama, adanya novum atau bukti baru. Kedua, pihaknya menilai terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan standar hukum pembuktian.

Dalam permohonan tersebut, tim kuasa hukum menyerahkan sejumlah bukti tambahan. Rinciannya, lima orang saksi, satu ahli, 11 bukti surat, dan satu bukti elektronik.

“Novum atau bukti baru yang kami ajukan terdiri dari lima saksi, satu ahli, 11 bukti surat, dan satu bukti elektronik,” jelasnya.

Setelah berkas permohonan diserahkan, tim kuasa hukum kini menunggu jadwal sidang pemeriksaan di PN Kendari. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diputuskan oleh MA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menunggu panggilan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai sidang PK Pak Mansur. Semoga hasilnya bisa menunjukkan kebenaran dan membebaskan Pak Mansur dari segala dakwaan,” harap Andre.

Soroti Putusan Banding dan Kasasi

Andre mengungkapkan, pengajuan PK dilakukan setelah upaya hukum banding dan kasasi sebelumnya belum membuahkan hasil sesuai harapan pihaknya.

Pada tingkat banding, kata dia, terdapat seorang hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim tersebut, menurut Andre, berpendapat bahwa Mansur seharusnya dibebaskan.

“Ada satu hakim yang berpendapat bahwa Pak Mansur harusnya bebas. Hanya kalah suara, 2-1. Kemudian di tingkat kasasi, tetap menghukum Pak Mansur, meskipun hukumannya dikurangi dari lima tahun menjadi tiga setengah tahun,” bebernya.

Selain menyoroti perbedaan pendapat hakim, kuasa hukum juga mempersoalkan pertimbangan pembuktian dalam putusan banding dan kasasi.

Andre menilai, putusan tersebut terlalu bertumpu pada keterangan seorang saksi anak dan belum mempertimbangkan secara memadai keterangan saksi yang diajukan pihaknya, termasuk seorang guru yang diklaim melihat kejadian.

“Seorang guru yang melihat kejadian juga kami ajukan. Ada beberapa hal yang kami soroti, khususnya bagaimana keterangan anak itu dijadikan sebagai satu-satunya bukti untuk menghukum Pak Mansur,” katanya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum kembali mengajukan bukti-bukti yang menurut mereka belum pernah disampaikan dalam proses persidangan sebelumnya. Bukti tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat argumentasi hukum dalam permohonan PK.

“Kami ajukan kembali bukti baru yang belum pernah diajukan, yang pada intinya untuk menambah bukti kami sebelumnya dan membuktikan bahwa Pak Mansur memang tidak bersalah,” tegas Andre.

Meski demikian, permohonan PK tersebut masih harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme hukum. Penentuan hasil akhirnya tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung.(ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *