Anggota DPRD Buteng Nurman Apresiasi Putusan PN Unaaha, Dinilai Perjelas Kepemilikan Crusher Ruksamin

Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Nurman, S.E., M.Si

PIKIRANLOKAL.COM,BUTON TENGAH — Putusan Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dalam perkara sengketa kepemilikan mesin crusher yang melibatkan Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mendapat apresiasi dari kalangan politik.

Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Nurman, S.E., M.Si., menyampaikan penghargaan atas putusan majelis hakim yang mengabulkan sebagian gugatan Ruksamin terhadap Jalil, S.Hut.

Nurman yang juga menjabat Ketua PBB Kabupaten Buton Tengah itu menilai, putusan tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan kejelasan status hukum atas objek yang selama ini menjadi sengketa kedua belah pihak.

Menurut dia, majelis hakim telah menjalankan tugas yudisial dengan memeriksa dan menilai perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

“Kami menghormati sekaligus memberikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim PN Unaaha. Judex Factie telah memeriksa, menilai, dan memutus perkara secara objektif serta imparsial, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” ujar Nurman saat diwawancarai, Senin (2/11/2026).

Diketahui, putusan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2026/PN Unh tersebut dibacakan pada Kamis (22/10/2026), sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Unaaha.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan pokok perkara. Hakim menyatakan satu unit mesin crusher beserta mesin dan seluruh peralatan pendukungnya merupakan sah milik Ruksamin.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menyatakan tindakan Jalil yang mengakui atau mengklaim mesin crusher beserta peralatan pendukungnya sebagai milik tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim turut menolak eksepsi tergugat dan menghukum Jalil membayar biaya perkara sebesar Rp13.292.000.

Bagi Nurman, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memperjelas status kepemilikan objek sengketa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dia berharap, putusan pengadilan dapat dihormati dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

“Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus dihormati. Ini juga menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan harus ditempuh melalui mekanisme hukum dengan mengedepankan fakta dan alat bukti di persidangan,” pungkasnya.(ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *