PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI-Kepemimpinan kepolisian yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Hal tersebut disampaikan Advokat Abdul Razak Said Ali, S.H., Senin (2/11/2026). Dia menyatakan dukungan terhadap Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H., dalam menerjemahkan visi besar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui visi kepemimpinan Polri Bersama Masyarakat.
Menurut Abdul Razak, doktrin tersebut harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas kepolisian, terutama di Kota Kendari yang memiliki karakter masyarakat multietnis dan terdiri atas berbagai latar belakang suku, budaya, serta sosial.
Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang taktis, komunikatif, dan harmonis. Polisi tidak cukup hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Masyarakat tidak boleh dipersulit, serta mudah memperoleh akses dan hak keadilan hukum.
“Polisi harus menjadi bagian dari masyarakat. Kehadirannya bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman, perlindungan, dan kepastian hukum tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, visi Polri Bersama Masyarakat perlu diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret. Salah satunya menjaga ruang aman bagi pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, kepolisian diharapkan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan kementerian maupun lembaga negara lainnya.
Selain itu, Abdul Razak menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas. Menurut dia, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penanganan berdasarkan fakta hukum.
Prinsip no viral, no justice harus ditinggalkan. Artinya, penanganan laporan tidak boleh bergantung pada seberapa ramai sebuah persoalan diperbincangkan di media sosial.
“Jangan sampai masyarakat merasa harus membuat persoalannya viral terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan. Setiap laporan harus diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah respons cepat dan keterbukaan informasi dalam pelayanan kepolisian.
Dia berharap masyarakat yang melaporkan suatu perkara memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganannya secara berkala. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dibangun melalui pelayanan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul Razak juga mendorong Polresta Kendari mendukung program prioritas nasional, khususnya agenda Astacita menuju Indonesia Emas 2045.
Dukungan tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tindak pidana yang berpotensi menghambat pembangunan dan merusak kehidupan sosial masyarakat.
Dia berharap kepemimpinan Kombes Pol. Safi’i Nafsikin mampu menerjemahkan arah kebijakan Kapolri hingga ke tingkat pelayanan paling dekat dengan masyarakat.
“Keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus atau angka penindakan. Lebih dari itu, bagaimana masyarakat merasa aman, mendapatkan perlakuan yang adil, dan percaya bahwa polisi hadir untuk melindungi mereka,” pungkasnya.
Menurutnya, harmoni antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting bagi Kota Kendari untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.(ali).












