PIKIRAN LOKAL.COM, KENDARI-Perkembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka kembali menjadi sorotan. Bukan semata soal investasi dan produksi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, ruang hidup, serta penghidupan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati, menegaskan bahwa kawasan Pomalaa harus dilihat secara utuh.
Menurut dia, Pomalaa bukan hanya kawasan industri, melainkan ruang hidup masyarakat yang selama ini mencakup desa, lahan pertanian dan perkebunan, sungai, wilayah pesisir, hingga berbagai sumber penghidupan warga.
Pernyataan itu disampaikan Kisran dalam Multi-Stakeholder Forum (MSF) bertajuk “Refleksi Praktik Industri Nikel di Kabupaten Kolaka melalui Dialog Multistakeholder” yang digelar PUSPAHAM Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi di Hotel Claro Kendari, Selasa (29/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, perusahaan, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil. Pembahasan diarahkan pada perkembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka, khususnya kawasan Pomalaa, berikut berbagai dampaknya terhadap lingkungan, ruang hidup, dan mata pencaharian masyarakat.
Kisran mengakui perkembangan industri nikel membawa sejumlah peluang. Di antaranya investasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi. Namun, pada sisi lain, terdapat tantangan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Mulai perlindungan lingkungan, ruang hidup masyarakat, sumber daya air, partisipasi publik, ketenagakerjaan, hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Perkembangan industri tidak cukup dilihat hanya dari sisi investasi dan produksi, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan serta kualitas tata kelola yang menyertainya,” ujar Kisran.
Lahan Pertanian Ikut Terdampak
Dalam forum tersebut, peneliti PUSPAHAM dan Satya Bumi memaparkan hasil kajian serta pemantauan di sejumlah desa kawasan Pomalaa.
Sejumlah persoalan yang teridentifikasi antara lain pelibatan masyarakat yang belum bermakna, tekanan terhadap lingkungan, pencemaran, persoalan agraria, kerentanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Salah satu temuan yang dipaparkan berkaitan dengan lahan pertanian. Berdasarkan hasil kajian tersebut, sekitar 247 hektare lahan persawahan di Lamedai dan Oko-Oko terdampak genangan banjir bercampur lumpur.

Dampak itu dilaporkan mengenai 189 rumah tangga petani pada 18 Oktober dan 10 November 2025. Temuan tersebut, menurut PUSPAHAM dan Satya Bumi, menunjukkan pentingnya melihat perkembangan industri dari perspektif masyarakat yang tinggal dan menggantungkan penghidupan di sekitar kawasan industri.
Perubahan lingkungan dan ruang hidup berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Dorong Tata Kelola Berkeadilan
Kisran bersama PUSPAHAM mendorong agar pengelolaan industri nikel di Kolaka tidak hanya berorientasi pada investasi dan produksi. Perlindungan lingkungan dan masyarakat harus menjadi bagian dari tata kelola industri.
Dalam forum tersebut, pembahasan mencakup perlindungan kawasan hutan dan ekosistem, daerah aliran sungai dan sumber air, ruang hidup masyarakat, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan ekonomi lokal.
Aspek ketenagakerjaan juga menjadi perhatian, terutama terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja.
Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan industri berjalan dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar kawasan industri.
Menurutnya, daya dukung lingkungan, hak masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta perlindungan tenaga kerja perlu diperhatikan dalam pengembangan industri nikel.
Bukan Forum Seremonial
Kisran menegaskan, MSF tidak dimaksudkan sekadar menjadi forum pertemuan. Dialog tersebut diharapkan mempertemukan informasi, pengalaman, kewenangan, dan perspektif para pihak sehingga persoalan industri nikel di Kolaka dapat dipahami secara lebih utuh.
PUSPAHAM dan Satya Bumi mendorong adanya perhatian lebih terhadap perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, perlindungan daerah aliran sungai dan sumber air, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat secara bermakna, serta mekanisme pengaduan yang inklusif dan mudah diakses.
Kisran menyadari persoalan industri nikel di Kolaka, khususnya Pomalaa, memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu forum.
Namun, dialog terbuka dan konstruktif yang berbasis informasi serta pengalaman para pihak dinilai menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mendorong perbaikan tata kelola.
“Ke depan, pengembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka diharapkan dapat berjalan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bertanggung jawab,” demikian substansi dorongan PUSPAHAM dan Satya Bumi, dengan tetap memastikan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta keberlanjutan penghidupan warga di sekitar kawasan industri.(ali)












