DPW PBB Sultra Dukung Yusril Jadi Wapres, Dinilai Mampu Perkuat Langkah Prabowo Wujudkan Asta Cita

PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI – Dukungan terhadap Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mengemuka dari daerah.

Kali ini, dukungan datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Sulawesi Tenggara. Organisasi partai berlambang bulan dan bintang tersebut menilai Yusril memiliki kapasitas, pengalaman, serta kematangan politik untuk memperkuat pemerintahan nasional.

Sekretaris DPW PBB Sultra, Drs. H. Abdul Halik, mengatakan Yusril merupakan figur yang sangat layak dipertimbangkan untuk menduduki posisi Wakil Presiden RI. Menurut dia, pengalaman panjang Yusril dalam bidang hukum, politik, dan pemerintahan menjadi modal penting untuk mendukung kepemimpinan Prabowo.

“Yusril sangat layak menjadi Wapres mendampingi Prabowo dalam rangka menyukseskan Asta Cita yang menjadi program Presiden Prabowo,” kata Abdul Halik, Senin (16/11/2026).

Menurut Halik, keberadaan sosok dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman kenegaraan seperti Yusril dapat menjadi kekuatan tambahan bagi Presiden Prabowo. Terlebih, pelaksanaan Asta Cita membutuhkan dukungan pemikiran, pengalaman, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang dirasakan langsung masyarakat.

Dia menilai, tantangan pemerintahan ke depan tidak ringan. Mulai dari persoalan hukum, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan demokrasi membutuhkan kepemimpinan yang memahami persoalan negara secara menyeluruh.

Lintas Era Kepemimpinan Presiden

Halik kemudian menguraikan salah satu alasan DPW PBB Sultra memberikan dukungan kepada Yusril. Yakni, rekam jejak panjang profesor hukum tata negara tersebut dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.

Menurutnya, pengalaman Yusril bukanlah sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat. Sejak era Presiden Soeharto, namanya sudah berada dalam lingkaran penting pemerintahan, khususnya dalam penyusunan naskah-naskah kenegaraan.

Yusril pernah dipercaya menulis pidato Presiden Soeharto. Bahkan, berdasarkan sejumlah catatan sejarah, dia terlibat dalam penyusunan naskah pernyataan berhenti Soeharto pada 21 Mei 1998, sebuah momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Memasuki era Reformasi, kiprah Yusril semakin menonjol. Dia mendirikan Partai Bulan Bintang pada 1998 dan kemudian terlibat dalam dinamika politik nasional menjelang pergantian kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yusril dipercaya menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Kepercayaan serupa kembali diperolehnya ketika Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin pemerintahan, dengan jabatan Menteri Kehakiman dan HAM.

Pengalaman di pemerintahan berlanjut pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yusril dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara pada periode 2004–2007.

Sementara pada era Presiden Joko Widodo, Yusril juga memiliki peran dalam dinamika politik nasional. Dia dipercaya menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Kiprahnya berlanjut pada Pilpres 2024. Yusril menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.

Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan kepercayaan kepada Yusril dengan mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih.

“Kalau kita melihat perjalanan beliau, pengalaman Prof. Yusril sangat panjang. Beliau memahami bagaimana pemerintahan berjalan, mulai dari era Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan sekarang. Ini bukan pengalaman biasa, tetapi pengalaman kenegaraan yang teruji lintas zaman,” tutur Halik.

Bagi Halik, perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Yusril bukan sekadar tokoh partai, melainkan seorang negarawan yang memiliki pengalaman dalam berbagai dinamika politik dan pemerintahan Indonesia.

Dia juga menilai latar belakang akademik Yusril sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara menjadi nilai tambah. Sebab, penguatan pemerintahan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, tata kelola negara yang baik, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang memiliki pengalaman, pemahaman terhadap persoalan negara, serta mampu bekerja sama dengan Presiden. Kami melihat kapasitas itu ada pada Prof. Yusril,” tegasnya.

Halik berharap, wacana tersebut dapat menjadi bagian dari diskursus politik nasional dalam mencari figur terbaik untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia.

Menurut dia, tujuan utama dari setiap pilihan kepemimpinan bukan semata-mata soal jabatan atau kepentingan politik, melainkan bagaimana memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi rakyat. Asta Cita harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan,” pungkasnya.

Dukungan DPW PBB Sultra tersebut merupakan aspirasi politik terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo. Adapun proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *