PIKIRANLOKAL.COM, JAKARTA – Maraknya konten bernada negatif yang menyerang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, di media sosial mendapat perhatian Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF).
Dia menduga, gelombang serangan digital tersebut perlu dicermati dalam konteks kebijakan pemerintah yang semakin tegas mengutamakan kepentingan nasional dalam perdagangan energi dan sumber daya alam (SDA).
ARF menilai, sejumlah kebijakan strategis pemerintah berpotensi mengubah peta bisnis perdagangan energi regional. Terutama kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasokan gas, ekspor listrik, hingga mekanisme perdagangan komoditas mineral dan energi dengan negara lain, termasuk Singapura.
“Saya melihat belakangan ini semakin banyak konten terorganisir yang menyerang Pak Bahlil di media sosial, mulai dari flyer, video, hingga narasi negatif. Saya menduga ada kepentingan ekonomi tertentu yang merasa terganggu oleh ketegasan kebijakan energi Indonesia. Kemungkinan adanya kepentingan pebisnis dari negara tetangga juga patut dicermati,” ujar Abdul Rahman di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah pengurangan sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sekitar 31 juta kaki kubik standar per hari.
Kebijakan tersebut tetap memperhatikan batas minimum yang telah diatur dalam kontrak.
Selain itu, rencana ekspor listrik ke Singapura juga belum dilanjutkan.
Pemerintah, kata dia, masih memprioritaskan kebutuhan energi domestik sekaligus mempertimbangkan kesesuaian harga jual.
Menurut ARF, perubahan arah kebijakan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap pelaku usaha yang selama ini menikmati keuntungan dari rantai perdagangan energi regional.
“Ketika Indonesia mulai memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri dan memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan internasional, tentu ada konsekuensi ekonomi bagi pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam rantai bisnis tersebut. Kepentingan ekonomi inilah yang menurut saya perlu dilihat secara lebih luas,” katanya.
Ubah Peta Perdagangan SDA
ARF juga menyoroti arahan Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 pada 2 November lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil meminta agar ekspor mineral, batu bara, dan gas alam cair (LNG) dilakukan langsung ke negara pembeli akhir tanpa melalui negara perantara.
Kebijakan itu dinilai berpotensi mengubah pola perdagangan komoditas Indonesia yang selama ini melibatkan sejumlah perusahaan perantara. Termasuk aktivitas perdagangan ulang, jasa logistik, pembiayaan, dan berbagai kegiatan komersial lainnya.
“Kalau selama ini ada pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan komoditas Indonesia melalui negara perantara, tentu perubahan jalur perdagangan dapat memengaruhi model bisnis mereka,” jelasnya.
Dia menilai, kemunculan berbagai konten negatif yang waktunya berdekatan dengan pengumuman kebijakan strategis pemerintah patut menjadi perhatian. Namun, ARF mengingatkan bahwa kedekatan waktu tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu.
Baginya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dari penyebaran informasi menyesatkan maupun aktivitas digital yang sengaja dikoordinasikan untuk membentuk opini publik.
“Kritik terhadap Pak Bahlil tentu sah. Tetapi apabila ditemukan pola penyebaran konten yang tidak wajar, penggunaan informasi yang menyesatkan, atau aktivitas terkoordinasi, hal itu perlu ditelusuri secara objektif. Kita tidak boleh langsung menuduh pihak tertentu tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik sebuah kampanye digital,” tegasnya.
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menambahkan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam semestinya diukur berdasarkan manfaatnya bagi perekonomian nasional.
Penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas, lanjut dia, merupakan bagian dari agenda besar kedaulatan ekonomi. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepastian kontrak, hubungan diplomatik, serta prinsip perdagangan yang saling menguntungkan.
“Kita tentu ingin hubungan Indonesia dengan negara tetangga tetap baik. Tetapi kepentingan nasional juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam,” pungkasnya.












