Iksan Semprot PT GAP dan Pemdes Watumbohoti, Jalan Usaha Tani Bukan untuk Kepentingan Tambang

Ketgam: Anggota DPRD Konawe Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Iksan, mengkritik keras PT Generasi Agung Perkasa (GAP) dan Pemerintah Desa Watumbohoti terkait pemanfaatan jalan usaha tani untuk menunjang aktivitas pertambangan. Iksan mendesak transparansi dan kejelasan dasar hukum penggunaan fasilitas publik tersebut.

PIKIRANLOKAL.COM, KONAWE SELATAN-Polemik pemanfaatan jalan usaha tani untuk menunjang aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (GAP) di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kian memanas.

Anggota DPRD Konsel, Iksan, melontarkan kritik keras terhadap perusahaan dan pemerintah desa. Ia mempertanyakan dasar hukum penggunaan fasilitas pertanian untuk kepentingan operasional tambang.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan, investasi tidak boleh dijadikan dalih untuk mengubah fungsi fasilitas publik tanpa prosedur yang jelas. Apalagi jika penggunaan jalan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan petani.

Iksan juga mengingatkan, setiap pihak yang terlibat dalam pemberian persetujuan penggunaan fasilitas desa harus siap mempertanggungjawabkan keputusan tersebut apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai atas nama investasi, fasilitas yang dibangun untuk kepentingan petani justru dimanfaatkan untuk menunjang bisnis pertambangan. Persoalannya bukan sekadar jalan dipotong atau tidak, tetapi apa dasar hukum penggunaannya dan siapa yang memberikan persetujuan,” tegas Iksan dalam pandangannya, Kamis (15/10/2026).

Sorotan tersebut muncul menyusul pernyataan pihak PT GAP yang menyebut tidak terjadi pengalihan fungsi jalan secara keseluruhan. Perusahaan mengklaim hanya melakukan pemotongan pada bagian tertentu dan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Sementara itu, Kepala Desa Watumbohoti menyatakan bahwa perusahaan telah membangun jalan hauling yang melintasi jalan usaha tani. Pemerintah desa juga menyebut telah menggelar musyawarah bersama masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap investasi.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan Iksan.

“Jalan usaha tani memang tidak dialihfungsikan secara keseluruhan. Namun, fungsi jalan tersebut kini bertambah. Sebelumnya, jalan itu menjadi penunjang aktivitas pertanian masyarakat, sedangkan sekarang juga digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa,” ujar Iksan.

Soroti Dasar Hukum, Persetujuan Desa Bukan Segalanya

Iksan menilai, persoalan tersebut harus ditelusuri dari aspek administrasi pemerintahan, pengelolaan aset desa, hingga ketentuan penggunaan jalan untuk kepentingan pertambangan.

Menurutnya, apabila jalan usaha tani tersebut tercatat sebagai aset desa atau dibangun menggunakan anggaran pemerintah, pemanfaatannya oleh perusahaan harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, Iksan menyoroti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta perubahannya.

Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai status aset, kewenangan pemerintah desa, serta prosedur pemanfaatan fasilitas desa oleh pihak lain.

Persetujuan pemerintah desa maupun hasil musyawarah masyarakat, menurut Iksan, tidak otomatis menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku.

“Kami mendukung investasi, tetapi bukan berarti harus mengorbankan aset atau fasilitas desa. Itu dua hal yang berbeda. Jika memang pernah dilakukan musyawarah desa, saya ingin mengetahui seperti apa bentuk kesepakatannya. Sejauh ini, bentuk kesepakatan terkait penggunaan jalan usaha tani tersebut belum pernah dipublikasikan secara terbuka,” tegasnya.

Iksan berpandangan, apabila fasilitas publik digunakan untuk kepentingan komersial perusahaan, pemerintah desa harus mampu menjelaskan dasar kewenangan, bentuk persetujuan, serta manfaat yang diperoleh masyarakat.

Ia juga menilai penting dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembangunan jalan, sumber pembiayaan, status kepemilikan, dan bentuk kerja sama yang mungkin telah disepakati.

Jika penggunaan jalan berkaitan dengan aktivitas pengangkutan hasil pertambangan, aspek perizinan jalan, keselamatan, serta ketentuan lingkungan hidup juga perlu diperiksa sesuai karakter dan status jalan tersebut.

Ingatkan Potensi Konsekuensi Hukum

Iksan mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas desa yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Bahkan, apabila pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Namun, ia menekankan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta lapangan, dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Dalam pandangan hukumnya, Iksan menilai sejumlah aspek perlu diuji, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila terdapat pejabat yang mengambil keputusan di luar batas kewenangannya.

Selain itu, apabila pemanfaatan jalan menimbulkan kerusakan lingkungan atau mengganggu sistem pengairan pertanian, persoalan tersebut juga perlu ditelaah berdasarkan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, Iksan meminta agar pemerintah desa dan PT GAP tidak berhenti pada penjelasan bahwa kegiatan tersebut telah melalui koordinasi atau musyawarah.

Baginya, dokumen dan legalitas penggunaan jalan harus dapat diperlihatkan kepada pihak yang berwenang serta dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Sentil Pemerintah Desa, Jangan Jadi Pembela Perusahaan

Kritik Iksan juga diarahkan kepada pemerintah Desa Watumbohoti. Ia mempertanyakan sikap pemerintah desa yang dinilainya harus lebih mengutamakan perlindungan kepentingan masyarakat daripada sekadar memberikan dukungan terhadap aktivitas perusahaan.

“Pemerintah desa seharusnya tidak berpihak kepada perusahaan. Ada sejumlah aspek penting yang perlu dipertimbangkan, terutama kepentingan daerah dan masyarakat. Apa urgensinya jalan usaha tani harus menjadi jalur penunjang pertambangan PT Generasi Agung Perkasa? Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Iksan menegaskan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab menjaga fasilitas publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap investasi harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan hukum, bukan dijadikan pembenaran atas setiap aktivitas perusahaan.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kepentingan petani diperhitungkan dalam keputusan penggunaan jalan tersebut.

Terlebih, jalan usaha tani merupakan infrastruktur penting yang menunjang mobilitas petani menuju lahan dan mempermudah pengangkutan hasil pertanian.

Jika fasilitas tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan, Iksan menilai harus ada jaminan bahwa akses petani tidak terganggu, fungsi jalan tetap terlindungi, dan tidak muncul dampak merugikan terhadap kegiatan pertanian.

“Kami selalu mendukung investor yang datang ke daerah untuk berinvestasi, memperkuat ekonomi lokal, serta memberdayakan pengusaha lokal. Namun, perlu dipahami bahwa aturan tetaplah aturan dan tidak bisa ditawar-menawar,” katanya.

Desak Transparansi, Minta Legalitas Dibuka

Iksan berharap persoalan jalan usaha tani di Watumbohoti tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Ia meminta pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka mengenai status jalan, dokumen hasil musyawarah, serta dasar persetujuan yang diberikan kepada PT GAP.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan adanya keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan perusahaan daripada masyarakat.

Iksan juga mendorong instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penggunaan fasilitas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia menilai pemeriksaan penting untuk memastikan apakah pemanfaatan jalan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan hukum.

Bagi Iksan, keberadaan investasi seharusnya memperkuat perekonomian masyarakat, bukan justru memunculkan persoalan baru terkait fasilitas pertanian.

“Aturan tetaplah aturan dan tidak bisa ditawar-menawar,” pungkasnya.

Polemik ini sekaligus menjadi ujian transparansi bagi pemerintah Desa Watumbohoti dan PT GAP. Keduanya diharapkan dapat menjelaskan dasar pemanfaatan jalan usaha tani serta memastikan aktivitas pertambangan tidak mengorbankan kepentingan petani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *