Daerah  

Ikbar Tegaskan Pangkalan LPG 3 Kg Dilarang Jual di Atas HET, Pelanggar Terancam Dicabut Izin

Dr. H. Ikbar, S.H., M.H, Bupati Kabupaten Konawe Utara

PIKIRANLOKAL.COM, KONAWE UTARA – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, memperketat pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. 

Bupati Konawe Utara, Dr. H. Ikbar, S.H., M.H., menegaskan seluruh pangkalan wajib mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran.

Penegasan tersebut menyusul imbauan resmi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara terkait penertiban distribusi LPG 3 kilogram di wilayah tersebut.

Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penjualan LPG bersubsidi agar masyarakat tidak dirugikan akibat praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.

Menurutnya, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, seluruh pangkalan harus menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG 3 kilogram sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan distribusi gas bersubsidi untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat,” kata Ikbar, Selasa (13/10/2026).

Ketgam: Imbauan resmi Pemkab Konawe Utara melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait larangan penjualan LPG 3 kilogram di atas HET serta penertiban distribusi gas bersubsidi.

Ikbar juga mengingatkan pengelola pangkalan agar tidak menjual LPG 3 kilogram kepada pengecer, kios maupun pihak lain yang melakukan penjualan kembali secara ilegal.

Langkah penertiban tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan LPG bersubsidi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan distribusi di tingkat pangkalan.

“Pangkalan harus mematuhi aturan. Gas subsidi harus sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Jangan ada permainan harga maupun distribusi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Pengecer Diberi Batas Waktu hingga 31 Oktober

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara memberikan tenggat waktu kepada pengecer dan pemilik kios untuk menghabiskan stok LPG 3 kilogram hingga 31 Oktober 2026.

Setelah batas waktu tersebut, pengecer maupun kios tidak diperkenankan lagi membeli atau menjual LPG 3 kilogram yang bersumber dari pangkalan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan rantai distribusi LPG bersubsidi agar penyalurannya lebih terkontrol.

Ikbar menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentoleransi praktik penjualan LPG bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga menyiapkan langkah penindakan terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu sanksinya berupa rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pangkalan yang tidak mematuhi ketentuan distribusi LPG bersubsidi.

“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi, apalagi harus membeli dengan harga yang melebihi ketentuan. Pengawasan harus diperketat agar distribusinya berjalan tertib,” kata Ikbar.

Masyarakat Diminta Aktif Melapor

Selain memperketat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengajak masyarakat ikut mengawasi penjualan LPG 3 kilogram.

Warga yang menemukan pangkalan menjual gas di atas HET maupun melakukan distribusi secara ilegal diminta segera melaporkannya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Konawe Utara.

Pengaduan dapat disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook @disperindagkonut, atau dengan mendatangi langsung kantor dinas tersebut.

Ikbar berharap keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah daerah memastikan LPG bersubsidi tersedia dengan harga terjangkau dan distribusi yang tepat sasaran.

“Pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kami berharap masyarakat ikut berperan aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran. Tujuan kita satu, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Penertiban distribusi LPG 3 kilogram tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menjaga ketersediaan, keadilan, dan ketertiban penyaluran energi bersubsidi kepada masyarakat. (ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *