PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI – Sengketa kepemilikan tanah kavling di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berbuntut laporan polisi. Direktur PT Toyoko Indojep, Andi Muh Yusuf, bersama pihak PT Shifa Isthin Neisya selaku pengembang perumahan BTN Bumi Anawai Land, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/10/2026).
Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Rasid Ramadan, yakni Munawir, S.H. dan Safarudin, S.H. dari Kantor Hukum A.R. Said Ali & Partners. Keduanya mengadukan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyerobotan tanah yang diklaim telah merugikan klien mereka hingga Rp200 juta.
Munawir mengungkapkan, langkah hukum tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada pihak terkait tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan.
“Kami telah memasukkan laporan pengaduan di Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyerobotan tanah. Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi, tetapi sampai batas waktu yang diberikan tidak ada jawaban,” ujar Munawir, Selasa (13/10/2026).
Menurut Munawir, persoalan tersebut bermula pada 2014. Saat itu, kliennya membeli dua bidang tanah kavling di kawasan Villa Bukit Tunggala I, masing-masing Blok B Nomor 269 dan 270, dari PT Toyoko Indojep yang dipimpin Andi Muh Yusuf.
Kedua kavling tersebut masing-masing memiliki luas 150 meter persegi. Total tanah yang dibeli mencapai 300 meter persegi dengan harga Rp45 juta.
Dalam transaksi tersebut, Rasid Ramadan terlebih dahulu menyerahkan uang muka sebesar Rp10 juta. Selanjutnya, kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 832/BB1/Ti/Kdi/2014.
Berdasarkan perjanjian itu, sisa pembayaran dilakukan secara angsuran sebesar Rp973 ribu setiap bulan selama 36 bulan.
“Seluruh kewajiban pembayaran telah dilunasi oleh klien kami. Bahkan, setelah pelunasan, pihak perusahaan telah menerbitkan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tersebut,” jelas Munawir.
Surat yang dimaksud bernomor 594.3/177/2019. Menurut Munawir, dokumen pengalihan tersebut juga telah diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Anawai serta Camat Wua-Wua.
Namun, persoalan muncul ketika kliennya hendak menguasai tanah yang telah dibeli dan dilunasi tersebut.
Munawir menyebut, tanah yang diklaim menjadi hak kliennya ternyata telah dialihkan kembali pada 2024 kepada PT Shifa Isthin Neisya, perusahaan pengembang perumahan BTN Bumi Anawai Land.
Bahkan, menurut dia, di atas lahan yang dipersoalkan tersebut kini telah berdiri fondasi bangunan perumahan.
“Klien kami sudah membayar lunas dan memegang surat pengalihan tanah. Namun, tanah tersebut justru diduga dijual atau dialihkan kembali kepada pihak pengembang lain. Bahkan, sekarang sudah ada fondasi bangunan di atas tanah itu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Munawir, membuat kliennya tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan tanah yang telah dibeli sejak 12 tahun lalu.
Padahal, tanah tersebut semula direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah bagi keluarga Rasid Ramadan.
“Niat klien kami membeli tanah adalah untuk membangun rumah masa depan keluarganya. Namun, harapan itu justru kandas karena tanah yang telah dibayar lunas diduga dialihkan kepada pihak lain,” tegasnya.
Atas kejadian tersebut, pihak kuasa hukum memperkirakan kerugian yang dialami kliennya saat ini mencapai Rp200 juta. Munawir menegaskan, laporan pengaduan yang diajukan ke Polda Sultra turut dilengkapi sejumlah dokumen sebagai bukti awal.
Di antaranya kuitansi pembayaran uang muka, surat perjanjian jual beli tanah kavling, serta surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah.
“Kami sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada pihak kepolisian. Harapan kami, penyidik Polda Sultra segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia berharap penyidik dapat mengusut proses pengalihan tanah tersebut sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana yang diadukan.
“Kami meminta perkara ini diproses secara serius karena klien kami merasa sangat dirugikan. Kami berharap ada kepastian hukum dan hak-hak klien kami dapat terlindungi,” pungkas Munawir.
Hingga berita ini disusun, pihak PT Toyoko Indojep, Andi Muh Yusuf, maupun PT Shifa Isthin Neisya belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Redaksi masih perlu memperoleh konfirmasi dari pihak terlapor serta Polda Sultra mengenai status dan tindak lanjut pengaduan.
Dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.(ali/rls).












